Kalangan DPRD Kota menyoroti rencana pemkot setempat yang
tak kunjung merealisasikan program bedah ratusan rumah tidak layak huni.
Padahal, anggaran untuk program tersebut sudah disahkan beberapa waktu
lalu. Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan, program bedah
rumah untuk membantu warga kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak
huni tersebut bisa segera direalisasikan. Sehingga anggaran yang sudah
disahkan benar benar terserap dengan baik.
“Sejauh ini belum ada laporan progresnya seperti apa. Padahal
seharusnya mulai awal tahun sudah bisa dikerjakan karena anggaran sudah
disahkan,” kata dia.
Supriyadi mengaku, pihaknya tidak ingin program pengentasan
kemiskinan terhambat dengan berbagai alasan. “Datanya kan sudah ada,
siapa saja yang berhak, alamatnya di mana, juga sudah ada sehingga tidak
ada alasan untuk tidak segera direalisasikan. Kami harapkan Februari
ini sudah ada progres lebih baik,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang
Mutohar mengatakan, tahun ini rencananya ada sekitar 400 rumah yang
tidak layak huni yang menjadi sasaran. “Kami sudah mengumpulkan
lurah-lurah di Kota Semarang untuk meminta data masyarakat yang kurang
mampu dan memiliki rumah tidak layak huni, dan sudah dilakukan
pendataan,” katanya.
Menurut dia, data yang diperoleh dari kelurahan, akan dilakukan
kroscek dan pendataan ulang untuk memastikan kondisi rumah warga yang
diusulkan, sehingga bantuan bedah rumah benar-benar tepat sasaran. “Yang
lebih tahu kondisi warga kan kelurahan, namun dari kelurahan akan tetap
kami lakukan kroscek dan pendataan ulang,” ucapnya.
Untuk kriterianya sendiri, kata Mutohar, fisik rumah sudah tidak
layak untuk ditempati seperti reyot, kayunya sudah lapuk, dinding dari
gedek bambu dan lainnya. Selain itu, keluarga yang diusulkan mendapatkan
bedah rumah juga harus masuk dalam kategori warga miskin. Dia
menyebutkan, pemkot sudah menganggarkan biaya sebesar Rp15 juta untuk
setiap rumah yang menjadi sasaran perbaikan.
Namun, jika memangdilapangannantiternyata ditemukan rumah yang
membutuhkan lebih maka akan dilakukan secara bertahap. “Sekarang petugas
kami sudah melakukan survei dan kroscek data, bulan ini diharapkan bisa
selesai sehingga bisa langsung dikerjakan,” ucapnya.
Dia mengakui, Semarang sebagai kota metropolitan masih banyak
ditemui sejumlah rumah yang tidak layak huni di berbagai kecamatan
sehingga perlu upaya untuk membantu melakukan pembenahan. Oleh karena
itu selain program dari pemerintah, juga akan menggandeng pihak-pihak
lain seperti Baznas dan pihak swasta untuk melakukan program yang sama.

0 comments:
Post a Comment